Jumat, 05 Juli 2019

Jurnal Soofing


PENEGAKKAN HUKUM CYBERCRIME SPOOFING DALAM DUNIA KERJA DI INDONESIA

1Ade Ulfa Nofiyanti, 2Ebri Oktiviana, 3Eko Setiawan, 4Gita Safaesi, 5Rizki Sundari
1,2,3,4,5Sistem Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika PSDKU Banyumas
1adeulfa141196@gmail.com, 2oktavianaebri@gmail.com, 3ekosetiawan560@gmail.com, 4gitasafa1906@bsi.ac.id, 5rizkisundari18@gmail.com

Abstrak

Semakin berkembangnya teknologi saat ini, semakin membuka lebar aksi kejahatan yang bersifat tidak nyata atau maya telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Cybercrime atau kejahatan dunia maya merupakan istilah umum untuk menggambarkan suatu tindakan kejahatan seseorang atau sekelompok orang yang ahli dalam bidang komputer. Salah satu contoh tidakan cybercrime yang dapat merugikan orang lain adalah spoofing, spoofing dilakukan dengan cara memperoleh akses yang tidak sah ke suatu komputer, informasi, atau suatu jejaring sosial, dimana penyerang berpura-pura memalsukan bahwa mereka adalah host pemilik sebenarnya. Kasus spoofing yang banyak terjadi dalam dunia kerja, salah satunya adalah dengan modus tindak penipuan dalam menawarkan pekerjaan melalui internet.

Kata Kunci : cybercrime, spoofing, internet, teknologi, UUITE


PENDAHULUAN

            Penipuan internet dengan modus menawarkan dan mengiming-imingi berbagai macam bentuk penawaran yang menggiurkan sering terjadi melalui email yang menyatakan bahwa korban terpilih sebagai pemenang undian, Selain itu modus penipuan internet yang baru-baru ini terjadi adalah dengan menawarkan sebuah pekerjaan dengan cara praktis dan cepat melalui internet dimana korban dapat melamar sebuah pekerjaan tanpa harus mangirim berkas-berkas lamaran langsung ke perusahaan, dengan mamasukan data diri lengkap secara online dan dikirimamkan melalui email.
            Pada umumnya, perbuatan penipuan adalah kejahatan konvensional yang dilakukan di dunia nyata. Namun, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka, modus operasi kejahatan penipuan beralih menggunakan pemanfaatan teknologi tersebut, dan dampaknya juga ada pada dunia nyata seperti adanya pihak atau korban yang dirugikan baik orang perorangan maupun organisasi atau instansi. Dari sudut penegakan hukum atas penipuan melalui internet, masih dihadapkan pada perbedaan pendapat, yakni ada yang berpendapat bahwa menyebutkan bahwa kejahatan tersebut adalah kejahatan konvensional yang ada aturannya di dalam KUHPidana dan sebagian lagi kejahatan ini termasuk dalam wilayah kejahatan dunia maya (cybercrime). 
            Menurut Andi Hamzah dalam bukunya "Aspek-aspek Pidana di Bidang Kompuer” (2013) mengartikan cybercrime sebagai kejahatan dibidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan computer secara illegal. Hal ini yang mengakibatkan para pelaku kejahatan dunia maya atau cybercrime dapat bertindak sesuka hati mereka untuk melakukan kecurangan – kecurangan yang sekarang ini sudah marak terjadi. Berbagai macam kejahatan dunia maya salah satunya pada berdasarkan latar belakang masalah kasus diatas sering dinamakan dengan kasus spoofing yaitu kejahatan dunia maya dimana “Teknik yang digunakan untuk memperoleh akses yang tidak sah ke suatu komputer atau informasi, dimana penyerang berhubungan dengan pengguna dengan berpura-pura memalsukan bahwa mereka adalah host yang dapat dipercaya”.
            Semakin berkembangnya teknologi ini, semakin membuka lebar aksi kejahatan yang bersifat tidak nyata atau maya telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Di Indonesia, saat ini sudah terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membahas tentang dokumen dan tanda tangan elektronik, sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, transaksi elektronik, nama domain, perlindungan hak pribadi, perbuatan yang dilarang, penyelesaian sengketa, peran pemerintah dan peran masyarakat, penyidikan dan ketentuan pidana.
            Berdasarkan latar belakang masalah kasus tersebut, adapun rumusan maslahnya sebagai berikut :
1.       Mengetahui bagaimana modus tindak penipuan dalam menawarkan pekerjaan melalui internet.
2.       Bagaimana hukum positif di Indonesia menanggulangi tindakan penipuan dalam menawarkan pekerjaan melalui internet berdasarkan hukum yang berlaku.
3.       Bagaimana cara mencegah agar tidak tertipu oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan link  yang mengatasnamakan perusahaan.

LANDASAN TEORI
1.         Dunia Kerja
Menurut (Desmon ginting:2017), dunia kerja adalah sebuah tempat atau wadah orang-orang berkumpul untuk bekerja Bersama-sama, memanfaatkan sumber daya (uang, bahan baku, mesin, peralatan, alat bantu, fasilitas, perlengkapan, ruang, energi, metode, data, lingkungan, sarana-prasarana dll untuk mencapai tujuan pembentukan tempat atau wadah tersebut. Berbagai perusahaanpun menawarkan lowongan pekerjaan baik secara offline maupun online. Saat ini penyebaran informasi lowongan pekerjaan melalui internet memiliki beberpa manfaaat diantaranya :
1.       Informasi mudah dan cepat tersampaikan kepada para pencari kerja.
2.       Menghemat waktu bagi para pencari pekerja.
3.       Efisien dan update adanya informasi lowongan pekerjaan.
4.       Adanya peluang kesempatan memperoleh berbagi informasi bagi perusahaan dan para pencari kerja.
Selain manfaat, ada juga kekurangan atau kerugian yang ditimbulkan dari informasi lowongan pekerjaan yang ada di internet, diantaranya:
1.       Kerahasiaan CV dan kelengkapan lamaran yang diberika melalui media online bisa saja disalah gunakan oleh oknum untuk kegiatan negatif bahkan merugikan.
2.       Tersebarnnya lowongan fiktif yang dilakukan oknum untuk mencari keuntungan dari para pencari kerja.

2.         Spoofing
Apa yang dimaksud dengan Spoofing? "Spoofing" berasal dari kata spoof yang berarti meniru fungsi dari program yang asli, hal ini biasanya dilakukan oleh seorang hacker/cracker. Spoof berjalan dalam sistem lokal dan merupakan program hidup yang menampilkan perintah atau tampilan yang palsu kepada pengguna.
a.       IP Spoofing
Sejumlah serangan yang menggunakan perubahan sumber IP Address. Atau pemalsuan IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP attacker adalah alamat IP dari host yang asli bukan dari luar network.
b.       Identity Spoofing
Suatu tindakan penyusupan dengan menggunakan identitas resmi secara ilegal. Dengan menggunakan identitas tersebut, penyusup akan dapat mengakses segala sesuatu dalam jaringan.
c.       DNS Spoofing
Salah satu metode hacking Man In The Middle Attack (MITM). Hampir sama konsepnya dengan ARP Spoofing, tapi yang membedakan adalah Attacker akan memalsukan alamat IP dari sebuah domain. DNS adalah Domain Name Server, yaitu server yang digunakan untuk mengetahui IP Address suatu Host lewat name-nya. Dalam dunia internet, komputer berkomunikasi satu sama lain dengan mengenali IP Address-nya.
d.       Web Spoofing
Salah satu metode penyerangan Web Spoofing untuk mendapatkan informasi rahasia yang penting melalui sistem WWW. Serangan melibatkan sebuah server web penyerang yang diletakkan pada internet antara pengguna dengan WWW, sehingga akses ke web yang dituju pengguan akan melalui server penyerang. Penyerang kemudian akan menulis ulang URL dari situs yang dituju dan membuat tampilan pada window browser tampak seperti aslinya.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara yang ditempuh agar dapat menemukan kebenaran untuk menjawab pertanyaan yang akan dibahas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :


1.       Metode Penelitian kualitatif
Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana teknik pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukanpada saat penelitian dilapangan. Analisis dalam penelitian ini cenderung bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. (Eko Sugiarto:2015).
2.       Prosedur Pengumpulan Data
a.       Data primer adalah pengumpulan data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Jenis data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau responden maupun informan.
b.       Data Sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh secara tidak langsung seperti literatur-literatur atau referensi-referensi yang ada diperpustakaan.
3.       Analisis data artinya menguraikan data yang diolah secara rinci dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif) berdasarkan fakta.
4.       Metode pendekatan yuridis normatif atau penegakan hukum doktrin yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder kemudian untuk diterapkan pada masalah penelitian tindak hukum kejahatan dunia maya dalam e-commerce di Indonesia sehingga penyajian nya berpangkal pada asas-asas, teori-teori dan doktrin serta Undang-Undang yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1.       Modus Tindak penipuan dalam menawarkan pekerjaan melalui internet.
       Mereka adalah orang atau perusahaan yang melakukan pencarian terhadap calon-calon pekerja. Pada prakteknya, pelaku memasang iklan lowongan kerja di internet.
Mereka adalah orang atau perusahaan yang melakukan pencarian terhadap calon-calon pekerja. Pada prakteknya, pelaku memasang iklan lowongan kerja di internet. Dengan mengatasnamakan PT. Chevron, pelaku meyakinkan calon korban agar percaya bahwa tautan yang dia akses adalah asli.
       PT. Chevron merupakan salah satu produsen minyak bumi terkemuka di Indonesia. Lebih dari setengah abad PT. Chevron telah memproduksi lebih dari 12 Milyar barel minyak dari lapangan-lapangan darat di Provinsi Riau maupun lapangan-lapangan lepas pantai di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan gaji pokok yang ditawarkan mencapai Rp12,5 juta/bulan ini menjadi daya tarik para pencari kerja kususnya di Indonesia untuk mendaftarkan dirinya dan bekerja di perusahaan tersebut. Selain gaji pokok masih ditambah lagi dengan uang makan dan uang transport sebesar Rp52.000/hari atau Rp1,3 juta/bulan.
       Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS angka pengangguran pada Februari 2019 di Indonesia mencapai 5,01% atau 6,87 juta jiwa. Angka yang cukup fantastis, jumlah pengangguran yang cukup banyak ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menipu para pencari kerja.
Penipuan yang dilakukan oleh pelaku berupa pendaftaran kerja melalui internet dengan alamat www.chevron.co.id. Di laman tersebut pelaku mencantumkan alamat email atas nama PT. Chevron, yang ditujukan untuk pengiriman data diri dan daftar riwayat hidup serta lampiran lainnya. Setelah pendaftaran tersebut diterima, maka calon korban akan menerima balasan email yang menyatakan bahwa calon korban lolos tahap seleksi administrasi dan menerima panggilan untuk wawancara di luar pulau Jawa. Untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya korban diminta mengirimkan sejumlah uang dengan alasan untuk biaya transportasi dan akan dikembalikan secara utuh.
Ilustrasi tindakan modus pelaku spoofing sebagai berikut :
Keterangan :
            Pelaku spoofing membuat akun atau link perusahaan yang disebarkan melalui media sosai kemudian akun link palsu tersebut tersebar secara cepat melalui pesan siaran secara online banyak yang menerima berita tersebut akhirnya banyak yang tertarik dan mendaftar untuk melakukan pendaftaran kemudian pelaku meminta uang dengan alasan sebagai biaya transport atau biaya administrasi, kemudian dari pihak korban mengecek keaslian dari link perusahaan tersebut, dari hasil pengecekan terbukti bahwa link tersebut tidak sesuai dengan link asli perusahaan kemudian dari pihak pelaku berupaya melalukan pencarian oknum penyebaran cybercrime tersebut untuk di serahkan kepada pihak yang berwajib dan mendapat hukuman sesuai dengan UUITE yang berlaku.

2.       Hukum positif di Indonesia menanggulangi tindakan penipuan dalam menawarkan pekerjaan melalui internet berdasarkan hukum yang berlaku.
Mengenai penipuan melalui internet telah diatur dalam UU ITE sehingga bersifat khusus (lex specialist), yaitu di atur dalam Pasal 28 ayat (1) yaitu sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Dan, Pasal 28 ayat (1) terdapat ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2)  UU ITE yang menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah)”.
Adapaun prosedur untuk menuntut secara pidana terhadap perbuatan tindak pidana kejahatan media sosial, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.       Korban yang merasa haknya dilangar atau melalui kuasa hukum, datang langsung membuat laporan kejadian kepada penyidik POLRI pada unit/bagian cybercrime atau kepada penyidik PPNS pada Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Kementrian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atas kasus bersangkutan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam UU ITE.
2.       Setelah proses penyidikan selesai, maka berkas perkara oleh penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Apabila yang melakukan penyidikan adalah PPNS, maka hasil penyidikannya disampaikan penuntut umum melalui penyidik POLRI.
Selain UU ITE daari rumusan Pasal 378 KUHPidana diperoleh unsur obyektif yang terdiri dari: (a) menggerakkan orang lain; (b) untuk menyerahkan suatu benda; (c) untuk mengadakan perjanjian hutang; (d) untuk meniadakan suatu piutang; (e) menggunakan upaya berupa nama palsu atau sifat palsu dan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Dan, diperoleh unsur subyektif yang terdiri dari: (a) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; (b) secara melawan hukum.
Modus menawarkan pekerjaan melalui e-mail yang telah diuraikan sebelumnya, modus tersebut terdapat unsur yang terpenuhi dari unsur obyektif dan unsur subyektif yang ada dalam rumusan Pasal 378 KUHPidana. Unsur obyektif dari Pasal 378 KUHPidana dalam modus tersebut terlihat jelas dari cara-cara yang digunakan pelaku yaitu adanya upaya untuk menggerakkan korban dalam hal ini dengan mempengaruhi korban atau menanamkan pengaruh agar korban menyerahkan sesuatu (dalam hal ini uang) sebagai biaya untuk pengurusan visa yang merupakan tipu muslihat pelaku saja. Selain itu, pelaku juga menggunakan nama palsu atau sifat palsu yaitu mengatasnamakan dirinya sebagai bagian penting dalam perusahaan PT Chevron dan memiliki hak-hak karenanya. Sedangkan, unsur subyektif dari Pasal 378 KUHPidana dalam modus tersebut terlihat jelas dari adanya kesengajaan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri yang merupakan maksud si pelaku dari perbuatan menggerakkan korban untuk mentransfer sejumlah uang dengan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini tentunya sebelum melakukan atau ketika memulai perbuatan menggerakkan, si pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri dengan melakukan perbuatan penipuan adalah melawan hukum yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dikehendaki oleh masyarakat.
Dengan demikian peraturan tegas yang ditetapkan selain UU ITE tercantum dalam pasal 378 KUHPidana dan peraturan teknis dalam penyidikan di maisng-masing instansi penyidik.
3.        

KESIMPULAN
1.       Spoofing merupakan suatu kejahatan penipuan di internet dimana hacker atau cracker berpura-pura menjadi host yang dapat dipercaya dengan cara mengelabuhi korban dengan membuat situs yang hampir mirip dengan situs resmi sebuah instansi atau perusahaan. Kejahatan seperti ini sering terjadi apabila si korban tidak jeli atau tidak teliti dalam menerima suatu informasi. Seperti yang telah disebutkan sebagai contoh pada dunia kerja dalam hal ini adalah lowongan pekerjaan. Calon korban akan sangat mudah terjerumus apabila tidak menelaah lebih jauh informasi yang didapatnya.
2.       Kasus tersebut sudah diatur dalam :
a.       Pasal 378 KUHPidana karena ini menyangkut modus menawarkan pekerjaan melalui e-mail
b.       UU ITE pasal 28 Ayat (1) dan pasal 45 Ayat (2)
c.       UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi :
1)      Pasal 22 huruf a, b dan c
2)      Pasal 38 Bagian ke-11 UU Telekomunikasi
3)      Pasal 50
3.       Penyalahgunaan kemampuan di bidang IT sangat melanggar Etika Profesi TIK, dimana sebagai pelaku/pengguna IT kita tidak boleh mempergunakan, mempublikasikan dan/atau saling bertukar informasi dan materi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan piranting hacking dan cracking.

 SARAN
Sebagai korban yang telah dirugikan sebaiknya dapat melapor ke pihak yang berwajib mengenai kejahatan penipuan yang dialami dengan menyertakan bukti yang otentik untuk menjerat pelaku. Untuk memberikan peringatan dan efek jera kepada pelaku dengan memberikan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk selanjutnya upaya prefentif yang dapat dilakukan adalah dengan berhati-hati dalam menerima informasi broadcast terutama tentang lowongan pekerjaan. Ada baiknya di lihat dan di telaah terlebih dahulu apakah informasi yang diterima tersebut memang terbukti kebenarannya atau hanya tipu muslihat suatu oknum kejahatan di dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, Aspek-aspek Pidana di Bidang
Komputer, Sinar Grafika,Jakarta, 2013.
Ginting, Dasmon, Panduan
Berkomunikasi di Dunia Kerja,PT Elex Media Komputindo, 2017.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1915)
Buku Kedua : Kejahatan Bab XXV tentang Perbuatan Curang Pasal 378

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi


Eko, Sugiarto. 2015. Menyusun Proposal   
         Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis.
         Yogyakarta:Suaka Media
 
Sitompul, Asril, Hukum Internet Pengenalan
Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.